Pangkas Prosedur Pencairan Dana Bantuan Lombok, Jokowi: Harus Jadi Rumah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memangkas prosedur pencarian danna bantuan untuk korban gempa. Oleh karena itu, dia mewanti-wanti agar bantuan itu diwujudkan dalam bentuk rumah.

Dia pun meminta setiap anggota kelompok masyarakat dapat saling mengawasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah tersebut.



"Eggak boleh nanti rumanya enggak jadi, tahu-tahu beli sepeda motor. Hati-hati, saya ikuti terus. Saya ikut terus," ucap Jokowi seperti dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jumat (19/10/2018).

Sebelumnya, Jokowi memangkas prosedur pencarian dana bantuan untuk korban gempa. Dia menilai, prosedur pencarian sebelumnya terlalu rumit.

"Saya sudah bilang ke pak gubernur , ada 17 prosedur, rumit sekali. Minggu lalu, saya putuskan (memangkas) dari 17 prosedur menjadi satu saja. Biar cepat dan sederhana,"jelas Jokowi.

Dia menjelaskan, dana bantuan pemerintah tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri dari 15-20 kepala keluarga (KK). Setiap KK akan menerima bantuan dan besarnya bergantung dari jenis kerusakan dari ruah yang terdampak gempa.

"Ini adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan," kata Jokowi.

Bangun Rumah Tahan Gempa

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan, Lombok termasuk daerah yang beraa di atas cincin api dan pernah mengalami gempa besar pada 1978. Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada warga untuk memanfaatkan bantuan dari pemerintah dengan baik dan digunakan untuk membangun rumah yang tahan gempa.

"Mau pakai batu atau kayu terserahh. Yang penting tahan gempa. Namun diarahkan oleh Kementrian PUPR," kata Jokowi.

Sebelumnya setelah meminjau pembangunan Rumah Instan Sederhhana Sehat (RISHA) di Sumbawa Barat, Presiden Jokowi bertolak ke Kabupaten Lombok Timur pada Kamis 18 Oktober 2018.

Setibanya di Helipad Sekolah Negara (SPN) Belatinting, Kecamatan Sambelia, Kabupatenn Lombok Timur, Jokowi mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

Selama di NTB, Jokowi meninjau kondisi pasca gempa dan menyaksikan penanndatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Kelompok pasca gempa dan aplikator RISHA di Dusun Pademekan, Desa Belanting, Kecamatan Sembelia.