Diundang ke KTT Perdamaian Timur Tengah, Palestina Tegaskan Tak akan Hadir

Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat mengatakan bahwa Palestina diundang ke konfrensi tentang Timur Tengah yang diadakan Polandia pekan depan.

 Namun, pejabat-pejabat tinggi Palestina menegaskanmereka tidak akan hadir, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia.

Menurut pejabat Amerika itu, dalam konferensi dijadwalkan penasihat senior Gedung Putih, Jaren Kshner, akan memaparkan rencana perdamaian antara Palestina dan Israel.

Presiden Palestina  Mahmoud Abbas menyarankan Amerika Serikat membatalkan keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memulihkan bantuan kepada bangsa Palestina. Abbas mengemukakan alasan bahwa kedua isu itu merongrong usaha untuk mewujudkan solusi dua negara terhadap konflik yang sudah lama berlangsung.

Menurut Kementerian luar Negeri Amerika, lebih dari 40 negara diundang ke konferensi itu yang akan diadakan di Warsawa dari tanggal 12 hingga 14 Februari.

Abbas: Israel Hambat Perkembangan di Timur Tengah karena Duduki Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengemukakan di PBB pada Selasa(15/1) bahwa Israel menghambat perkembangan di Timur Tengah karena menduduki wilayah Palestina, dan ia kembali berseru bagi pendirian negara Palestina merdeka.

Mahmoud Abbas mengemukakan hal ini dalam upacara  serah-terima jabatan ketua Kelompok 77 dan China dari Mesir kepada Palestina di markas PBB, New York. Palestina berstatus peninjau di PBB tetapi dengan mengetuai kelompok terbesar negara berkembang di badan dunia itu profilnya naik.

Di hadapan hadirin Abbas mengatakan ''kolonisasi dan pendudukan Israel yang berlanjut di negara Palestina merongrong pembangunan dan kemampuan Palestina untuk bekerjasama dan berkordinasi dan menghambat pembangunan dan kemampuan Palestina untuk bekerjasama dan berkordinasi dan menghambat pembangunan masa depan yang terpadu bagi semua bangsa di kawasan".

Seterusnya Abbas mengatakan, ia komit pada "pengelesaian damai dan mengakhiri pendudukan serta perwujudan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem timur sebaai ibukotanya, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan negara Israel."

Majelis Umum PBB tahun lalu mengadopsi resolusi memberi negara Palestina peninjau hak untuk menjadi ketua Kelompok 77 yang beranggota 134 negara di PBB.

Amerika menentang pemberian hak itu dengan argumen Palestina tidak harus dibolehkan menduduki jabatan ketua Kelompok 77 sebab bukan anggota penuh PBB.

Palestina berstatus peninjau dan bukan anggota penuh PBB tetapi diberi bebrapa keistimewaan tertentu seperti boleh ikut dalam perjanjian international tetapi tidak mempunyai hak suara di Majelis Umum PBB.