Sederet Kritik PDIP untuk Anies Baswedan Jelang 1 Tahun Masa Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan genap satu tahun memimpin Ibu Kota pada 16 Oktober 2018. Fraksi PDI-P DKI Jakarta menyoroti capaian Pemprov DKI selama satu tahun ini.

Ketua Fraksi PDIP Gembung Warsono mengatakan Anies gagal menjadikan hunian untuk rakyat miskin Jakarta. Hal itu menurutnya telah melanggar janji kampanyanya sendiri.



"Tidak ada rumah untuk rakyat miskin. Program DP 0 Rupiah yang sekarang menjadi SAMAWA jelas-jelas bukan untuk orang miskin, yakni untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta perbulan," kata Gembong di DPRD DKI, Senin (15/10/2018). "Keberipihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?"

Selanjutnya, Gembong mempersoalkan target OK OCE yang tidak terpenuhi. Ia mengatakan awalnya perogram itu dijanjikan untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan 44 pos pengambaran Kewirausahaan di setiap kecamatan.

Kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang.

"Artinya, dalam setahun kepemimpinan Gubernur Anies baru berhasil mencetak pengusaha baru sekitar 3,31 persen jauh dari sasaran awal," jelasnya.

"Terbukti program OK OCE Gubernur Anies gagal total mencapai targetnya," tambahnya

Rencana Anies melegalkan becak di Jakarta juga di nilai PDIP tidak tepat dan tidak manusiawi. "Pemprov DKI harus mengalih profesikan pengayuh becak ke sektor pekerjaan yang lebih manusiawi," ujarnya.

Naturalisasi Sungai

Program naturalisasi sungai dianggap PDIP tidak berjalan. Padahal, lanjut Gembong, saat ini telah memasuki musim penghujan.

"Program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya, seperti Balai besar ciliwung cisadane, normalisasi kali pesanggarahan, pembebasan lahan yang belum sampai 40 persen," jelasnya

"Berdasarkan data BBWSCC, sebanyak 128 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan itu ada di sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi," tandasnya.