Filipina Tuduh Situs Investigatif Rappler Hindari Pajak, Bungkam Kebebasan Pers?

Langkah yang diambil oleh kementerian Kehakiman Filipina, untuk menuntut situs berita investigasi Rappler atas tuduhan penghindaran pajak, dilihat sebagai upaya terselubung dalam kebebasan pers di sana.

Pada Jumat 9 November 2018, Kementerian Kehakiman mengatakan telah "menemukan kemungkinan penyebab" untuk mendakwa Rappler, termasuk CEO dan editor ekslusifnya, tang merupakan mantan kepala biro CNN Filipina, Maria Ressa, atas tuduhan penggelapan pajak.

"Kami sama sekali tidak terkejut dengan keputusan itu, mengingat bagaimana pemerintahan (Presiden Rodrigo) Dutere telah banyak mengkritik laporan Rappler yang independen dan tak kenal takut," kata media terkait dalam sebuah pernyataan publik, sebagaimana di kutip dari CNN pada Minggu (11/11/2018).



Pejabat Filipina mengatakan Rappler dan Ressa gagal menunjukkan bukti pajak dari kesepakatan bernilai US$ 3 juta (setara Rp 44 miliar) pada tahun 2015 terkait investasi oleh Omidyar Network, jaringan permodalan yang dibuat oleh pendiri eBay Pierre Omidyar.

Investigasi tersebut disebut oleh Rappler pada November 2015, sebagai kemitraan untuk menciptakan platform "media inklusif"yang memadukan jurnalisme profesional, teknologi, dan kebijaksanaan dari orang banyak.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rappler diketahui tidak gentar dalam mendokumentasikan sekaligus mengkritik kebijakan "perang melawan narkoba" oleh pemerintahan Filipina, yang dinilai menindas secara luas karena mendorong ribuan pembunihan di luar hukum.

Pada bulan Januari, Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC) secara sementara mencabut pendaftaran hak operasional Rappler, atas dasar bahwa lembaga pers itu telah melanggar konstitusi negara dalam peraturan kepemilikan asing.

Pada saat itu Ressa berkata: "Kami harus melanjutkan. Apa yang kami katakan di Rappler adalah, 'kami akan memegang garis'. Kami tidak melakukan apapun kecuali jurnalisme. Kami berbicara tentang kebenaran kepada penguasa. Itulah yang kami lakukan.

Mirip Situasi Pers di AS

Sehari sebelum pengumuman tuduhan penggelapan pajak, Ressa berada di Amerika Serikat untuk menerima Penghargaan Global Journalis Knight dari International Committee for Journalis (ICFJ).

Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan penghargaan tersebut, ICFJ memuji Ressa sebagai "editor pemberani dan inovator media yang memegang sorotan untuk perang berdarah pemerintah Filipina terhadap narkoba."