Alasan Pemerintah Batasi Bantuan dari Negara Lain untuk Sulawesi Tengah

Wakil Mentri Luar Negri Abdurrahman Mohammad Fachir mengungkapkan, hingga saat ini ada 25 negara sahabat dan 4 organisasi international yang menyatakan ingin memberi bantuan ke Sulawesi Tengah. Namun, baru 18 negara yang sudah merealisasikannya.

"18 negara yang sudah merealisasikan bantuan, berbagai macam bentuknya,"kata Fachir di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (6/10/2018).



Beberapa negara tersebut di antaranya Amerika Serikat, Prancis, Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Autralia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, New Zealand, Singapura, Thailand, Jepang, India dan China.

Menurut Fachir, pemerintah membatasi bantuan dari negara sahabat. Kriteria bantuan yang akan diterima yaitu yang memang dibutuhkan di lapangan agar dapat segera digunakan di lokasi bencana.

"Mudah-mudahan kita punya pemahaman yang sama terkait hal itu,"ungkapnya.

Untuk menyamakan persepsi, Kemenlu mengumpulkan duta besar negara-negara yang berniat mengirimkan bantuan dan memberi spesifikasi bantuan apa saja yang dibutuhkan.

Ada empat jenis bantuan yang saat ini sudah diterima yaitu transportasi udara, water treatment, genset dan tenda. Keempat jenis bantuan tersebut diarahkan khususnya untuk dua kota dengan kerusakan paling parah yaitu Palu dan Doggala, Sulawesi Tengah.

Kendala Distribusi

Sementara itu, untuk obat-obatan dan tenaga medis saat ini sudah mencukupi. Kendalanya ada pada terbatasnya transportasi untuk mendistribusikan layanan kesehatan tersebut.

Selain bantuan berupa logistik, lanjut Fachir, bantuan keuangan pun ditawarkan oleh mereka.

"Kita identifikasikan untuk mereka menyesuaikan yang mereka tawarkan. Ternyata dari yang mereka tawarkan termasuk juga adayang sifatnya finansial, bantuan keuangan, itu juga kita terima, terima kasih,"ujarnya.

Selain bantuan barang, pemerintah juga membaca rekening donasi dari negara lain serta lembaga internatioal. Dana tersebut akan digunakan oleh BNPB untuk melakukan tindakan kedaruratan seperti aktivasi posko dan belanja logistik