KPK Sita Uang Dalam Penggeledahan Terkait Suap Wali Kota Pasuruan



Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi di Pasuruan, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa terkait proyek infrastruktur yang menjerat Wali Kota Setiyono.

Delapan lokasi tersebut yakni rumah pribadi, rumah dinas, dan kantor Setiyono. Kemudian, kantor Dinas PU, kantor Staf AHli, kantor bagian pengadaan, kantor Dinas Koperasi, dan kediaman sala satu saksi.



"Dari lokasi, tim menyita sejumlah dokumen terkait proyek dan pengadaan di lungkungan Pemkot Pasuruan dan uang dalam pecahan rupiah,"ujar Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Mingg (7/10/2018).

Febri mengatakan, uang yang ditemukan tim KPK masih dalam penghitungan. Penggeledahan yang dilakukan pada Sabtu 6 Oktober 2018 dimulai sejak pukul 09 WIB hingga 18:00 WIB.

Sementara itu, terkait dengan kode "apel"yang digunakan oleh para tersangka dalam kasus ini, menururt Febri mengacu pada kata apel atau upacara, yang berarti menghadap atasan.

"Teridentifikasi, kode apel yang diduga berarti free proyek mengacu pada pengertian apel atau upacara. Istilah yang di pahami sebagai menghadap ke wali kota,"kata Febri.


Fee 10 Persen

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, Jawa Timur.

Selain Setiyono, KPK juga menjerat pelaksana harian Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahya, Staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto, dan pihak swasta bernama Muhamad Baqir.

Setiyono diduga menerima hadiah atau janji sekitar 10 persen dari proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi0 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Diduga proyek di Pasuruan diatur oleh Wali Kota Setiyono melalui tiga orang dekatnya yang disebut trio kwek kwek. Dalam proyek PLUT-KUMKM, Wakil Kota Setiyono mendapatkan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai HPS yakni Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen atau sekitar Rp 20 juta untuk Pokja.