Warga Laporkan Dugaan Korupsi di Sungai Penuh ke KPK

Sejumlah warga Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 17 Oktober 2018.

Mereka melaporkan dugaan korupsi pembuatan atau pembukaann jalan sepasang 4,7 kilimeter dengan anggaran Rp 2,5 miliar pada 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umur dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh. Padahal wilayah tersebut merupakan Kawasan Hutan Negara atau Hutan Produhktif  Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M).




"Hari ini, kami datang ke KPK untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Sungai Penuh. Alhamdullilah laporan kami sudah diterima di bagian pengaduan,"kata perwakilan Warga Kota Sungai Penuh Yosnesbar di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan.

Selain dugaan tindak pidana korupsi, Yosnebar menduga Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah melakukan perusahaan lingkungan dengan membuat Tempat Pembangunan Akhir (TPA) sampah tanpa diolah dengan baik. Menurut dia, TPA tersebut tidak dilengkapi analisis dampak lingkungan (amdal).

"Jangankan amdal, izin dari KLHK saja tidak ada. Dari awal mereka sudah salah,"ucap Yosnesbar.

Juga Lapor ke Menteri Lingkungan Hidup

Sementara itu, Asmardi selaku warga Sungai Penuh lainnya mengatakan pihaknya telahmelaporkan dugaan pelanggaran izin pengelolaan hutan ini kepada Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Hal itu dilaporkannya saat Siti Nurbaya berkunjung ke Sungai Penuh.

"Kasus ini juga sudah kami laporkan ke Kejari Sungai Penuh namun lagi-lagi belum mendapat respon,"pungkas dia.

Asmardi berharap kasus dugaan korupsi dan dugaan pencemaran lingkungan melalui kegiatan pembangunan sampah di Hutan Produksi Renah Kayu Embun ini dapat diselidiki KPK. Dia ingin lembaga antirasuah itu turn tangan mengusut kasus ini.

"Harapan kami satunya hanya KPK. Kami mohon mereka (KPK) turun tangan dan melihat langsung bagaimana kondisi disana,"tambahnya.